 |
| Wabup Lumajang Indah Amperawati Masdar saat rapat dengan produsen dan distributor pupuk di ruang Mahameru kantor Pemkab Lumajang. |
Lumajang - Meroketnya harga pupuk non subsidi yang terjadi di tingkat tapak di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Lumajang menyebabkan para petani kelimpungan. Sementara kuota pupuk bersubsidi juga terbatas.
Menyikapi persoalan tersebut, Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar mengajak produsen dan distributor pupuk di Kabupaten Lumajang untuk mencari solusi agar kondisi tersebut tidak menyulitkan dan merugikan para petani.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Mahameru Kantor Bupati Lumajang, Jumat (25-02-2022) Indah Amperawati menyampaikan, bahwa perwakilan kelompok tani telah mengadukan kondisi tersebut beberapa waktu yang lalu. Sebagian dari mereka ada yang membeli harga pupuk non subsidi diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Petani itu kalau harga pupuk naik, itu teriaknya kemana-mana, itu karena betapa sulitnya para petani kalau pupuk yang mahal", ungkapnya.
Selain itu, disampaikan pula oleh Indah Amperawati, bahwa sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di Kabupaten Lumajang sudah seharusnya bidang pertanian mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu, dirinya meminta agar para penyuluh pertanian turut berperan aktif untuk melakukan pendampingan, utamanya mengajak petani mendaftarkan diri pada dan masuk dalam data RDKK.
"Kita ini, dinasnya harus bener, kiosnya juga bener, petaninya juga paham. Saya kira semua permasalahan pasti selesai", ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Indah Amperawati juga meminta agar dilakukan pengawasan terhadap oknum kios, maupun petani yang bermain pupuk subsidi di luar RDKK.
Sementara itu, Perwakilan PT Petrokimia Gresik Mustofa mengatakan, bahwa kenaikan harga pupuk tidak hanya dirasakan oleh petani di Lumajang, namun juga dirasakan oleh petani di banyak daerah. Ia menyebut stok pupuk subsidi maupun non subsidi untuk Kabupaten Lumajang masih mencukupi kebutuhan petani.
Menurutnya, terkait Harga Eceran Tertinggi (HET), dirinya pun telah memperingatkan kios melalui distributor resmi agar tidak menjual melebihi harga jual yang sudah ditentukan.
"Kami sudah mewanti-wanti kepada kios. Setiap tahun kami lakukan pembinaan, harapannya tertib admin dan HET", kata dia.
Mustofa juga menyampaikan, bahwa petani yang mempersoalkan tentang pupuk susah didapat, biasanya tidak terdaftar dalam RDKK, sehingga kios pun tidak melayani permintaan pupuk subsidi yang diajukan.
Sementara, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang Eko Sugeng Prasetyo mengungkapkan, bahwa dirinya juga akan meminta jajaran penyuluh untuk terlebih dulu mendata petani yang akan didaftarkan masuk dalam dokumen RDKK, sehingga saat portal pendaftaran sudah dibuka tinggal memasukkan saja.
Menurutnya, capaian RDKK Kabupaten Lumajang masih relatif kurang. "Pada saat pembukaan portal nanti dimasukkan, kita upayakan segera mendaftar", ujarnya.
Hal itu dimaksudkan agar jika RDKK Kabupaten Lumajang sudah memenuhi kuota maksimal, nantinya juga bisa diimbangi dengan pengajuan tambahan kuota pupuk subsidi untuk para petani. (Her)
